Sidang Lanjutan Kasus Ijasah Palsu dengan Terdakwa Markus Digelar Secara Virtual

PROBOLINGGO, Beritatrans9.com

Sidang kasus ijazah palsu dengan terdakwa Markus kembali digelar, pada Senin 02 November 2020 kemarin.

Pada sidang lanjutan ini tanggapan eksepsi dari pihak jaksa penuntut umum, kuasa hukum Markus meminta, pihak – pihak yang terkait berlaku tegas dan jelas dalam menangani kasus yang menimpa kliennya tersebut.

Dalam sidang sebelumnya kuasa hukum terdakwa meminta agar dihadirkan pihak penyidik sebagai bukti perbalis agar kasus ini obyektif dan terangbenderang.jadi nanti bisa dibuktikan peran masing masing dalam kasus ini.

Sidang yang berlangsung secara virtual ini berada di tiga lokasi seperti sidang sidang kemarin, untuk terdakwa di rutan kelas B Kraksaan dan penasehat hukummya, jaksa penuntut berada di Kejari Kabupaten Probolinggo dan Hakim berada di PN Kraksaan.

Seperti sidang sidang sebelumnya Ketua Majelis Hakim diketuai Gatot Ardian Agustriono dan Yudistira Alfian sebagai Hakim anggota serta Moch Safrudin Prawira Negara anggota. Kasus ijazah palsu yang berlangsung, Jaksa Penuntut Umum menolak segala eksepsi dari kuasa hukum terdakwa pada sidang sebelumnya (27/10/2020) dan memilih untuk sidang terus dilakukan.

Menanggapi hal tersebut kuasa hukum terdakwa Markus, Husnan Taufiq,S.Sos SH mengatakan, bahwasanya pihaknya tetap bersikukuh dengan eksepsi yang telah di sampaikan pada sidang sebelumnya (27/10/2020).

Pihaknya menduga dalam kasus ini menilai pihak jaksa penuntut umum memberikan pasal kepada terdakwa kurang spesifik, sehingga di nilai tidak memenuhi unsur dan persidangan harus tetap dihentikan sampai menunggu putusan sela dari pengadilan.

Disamping itu Pradipto Atmasunu, SH. kuasa hukum lainnya mempertanyakan dakwaan dari jaksa penuntut umum kepada kliennya. Pasalnya terdapat tiga pasal yang didakwakan kepada kliennya, yakni undang-undang sisdiknas, pasal 55 KUHP turut serta dalam ijazah palsu, dan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat.

Dengan itu dinilai bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum kurang spesifik, dan harus jelas peran dari klien kami apakah sebagai pembuat ijazah, pemesankah, atau perantara (turut serta) dalam kasus ijazah ini ? terangnya kepada awak mediaTrans9 05/11/2020.

Sementara itu tanggapan dari Humas Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, Daniar Rasyid Setiawardhana ketika dikonfirmasi via selular kepada media mengatakan, “sikap keberatan dalam persidangan ini melalui kuasa hukumnya adalah hal yang biasa karena telah diatur dalam pasal 156 KUHAP.
Yang didakwakan kepada terdakwa Markus mempunyai 4 pasal kombinasi antara lain yaitu:
a).Pasal 67 UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
b).Primer pasal 66 ayat 1 Jo pasal 56 KUHP.
Subsider pasal 264 Jo pasal 266 KUHP.
Lanjut Daniar (Humas kejari Kraksaan), untuk peran terdakwa dalam perkara kasus ini akan disampaikan setelah putusan sela nantinya,”(DQ)

(Visited 3 times, 1 visits today)

Photo Gallery

© 2013 BeritaTrans9.com All rights reserved