Penerapan Prokes Jadi Salah Satu Syarat Mutlak Pilkada 2020

Dalam Pasal 58 PKPU Nomor 13/2020 menyebutkan, Pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan secara tatap muka, harus mematuhi protokol kesehatan dengan menyediakan sarana sanitasi berupa air mengalir, sabun, atau hand sanitizer. Peserta kampanye dibatasi maksimal 50 orang. Setiap peserta wajib menerapkan jaga jarak dan mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Sementara itu, kampanye akan dimulai 26 September sampai 5 Desember, selama 71 hari.

Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, bisa menjadi dasar polisi menindak tegas siapapun yang melanggar prokes, termasuk pasangan calon (paslon)

Dengan luas wilayah 3.535 km² Kabupaten Malang memiliki 33 kecamatan, 12 kelurahan dan 378 desa dengan jumlah penduduk di tahun 2020 mencapai 2.619.975 jiwa.

Forum Silahturahmi Kamtibmas dalam rangka persiapan Pilkada 2020 saat pandemi covid-19, Rabu (30/9) pagi, menjadi salah satu babak penting untuk kembali mengoreksi persiapan KPU Kabupaten Malang menggelar Pilkada,

Kegiatan yang diselenggarakan di salah satu hotel di Kecamatan Kepanjen itu, dihadiri oleh Kapolres Malang dan jajaran Forkopimda Kabupaten Malang.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dr. Arbani Mukti Wibowo, yang menjadi salah satu narasumber menyampaikan koreksinya terkait penerapan prokes pada pilkada 2020 Kabupaten Malang

Dengan jumlah TPS yang sangat banyak, yakni sekitar 4999 TPS, akan sangat riskan apabila KPUD Kabupaten Malang, tidak mempersiapkan Prokes dengan baik. Penyelenggaraan Pilkada yang tidak diiringi dengan protokol kesehatan yang ketat bisa memunculkan kluster baru. 

Khususnya, untuk masyarakat yang masuk dalam kategori komorbid.
“Secara kedinasan, kami sebenarnya khawatir. Karena dalam Pilkada nanti, terdapat partisipasi sekitar 20 ribu lebih, masyarakat di Kabupaten Malang yang dikategorikan sebagai Komorbid (memiliki penyakit bawaan). Sehingga, memiliki potensi tinggi tertular Covid-19. Itulah mengapa, standart Prokes harus dijalankan dengan maksimal,” kata Arbani, saat memberikan keterangan dalam forum.

untuk pencegahan bersama agar nantinya hal-hal yang tidak diinginkan, dapat di antisipasi sebelum penyelenggaraan Pilkada.

Untuk mencegah terjadinya kerumunan maka perlu di persiapkan prosedur dan mekanisme yang tepat, Untuk waktu pemilihannya bisa diperpanjang dan dilakukan pembatasan maksimal  untuk setiap jamnya

Arbani juga memberikan masukan kepada KPUD Kabupaten Malang, agar ke depan dapat memiliki prosedur dan pelayanan khusus bagi para pemilih saat Pilkada. Khususnya, kepada para penderita komorbid ini.

“Kalau bisa, nantinya khusus para penderita komorbid ini bisa difasilitasi oleh KPUD. Artinya, dapat tetap memilih, namun lokasi pemilihannya disesuaikan atau mungkin disiasati dapat memilih di rumahnya sendiri. Dengan kata lain, ada petugas KPUD yang berkunjung ke rumah-rumah para penderita komorbid ini,” jelasnya kepada audien forum kamtibas.

Reporter : Aang

(Visited 3 times, 1 visits today)

Photo Gallery

© 2013 BeritaTrans9.com All rights reserved