Ahmad Djauhar”Perusahaan Pers Boleh Tidak Terverifikasi dan Tidak Pernah Keluarkan Surat ke Pemda”

IMG_20191201_034239

Surabaya,beritatrans9.com-  Dewan Pers mengundang  berbagai lembaga Pemerintah dan perkumpulan yang berkaitan dengan dunia pers pada’Sosialisasi Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2018′ di Hotel Tunjungan surabaya, Jum’at(29/11/2019).

Sosialisasi yang dihadiri juga crew media online Harian Merdeka Post yang juga merupakan anggota dari perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) Umar Hayati, mengajukan beberapa pertanyaan kepada salah satu Anggota Dewan Pers dari unsur Peminpin Perusahaan Pers Ahmad Jauhar, yang berkaitan dngan statemen Dewan Pers, mengharuskan perusahaan Pers Terverifikasi dan adanya isu bahwa Dewan Pers telah mengirim surat edaran kepada Pemda terkaid kerjasama dengan Media.

Ahmad Djauhar menjelaskan,”perusahaan pers sebaiknya terdata (dan datanya diverifikasi administratif maupun secara faktual) oleh Dewan Pers untuk memperoleh perlindungan hukum NKRI. itu amanat UU No. 40/1999. hampir semua media besar nasional melakukannya (terdata), meskipun mereka tidak mencari penghasilan dari kerja sama dengan Pemda. tapi lebih pada perlindungan hukum bila berita mereka diadukan ke Dewan Pers. Bisnis Indonesia, Tempo, Kompas, Republika, Media Indonesia, dll juga terverifikasi data mereka oleh Dewan Pers. Boleh saja, sebuah media tidak memverifikasikan diri, tapi dia tidak berhap atas perlindungan UU No. 40/1999,” jelasnya.

 

” Dan Dewan Pers tidak pernah mengeluarkan surat edaran kepada Pemda, Mana ada pasal yang menjelaskan Dewan Pers memasuki ranah itu,”Coba tunjukkan kepada saya ada nggak. Sampeyan wartawan kan ?  Jangan asal  percaya kepada isu begitu saja,  Tolong dicek mana ada surat edaran itu, tidak pernah Dewan Pers ngurusi, itu bukan kewenangan Dewan Pers. Dewan Pers tidak pernah membikin aturan APBD”, kata Ahmad Djauhar.

“Dewan Pers menghimbau untuk kerjasama dengan media yang benar-benar kepada lembaga yang legal,  memiliki legalitas, pasti institusi pembayar pajak. Dia (Lembaga/Media, red) memperkerjakan wartawan, membina lapangan kerja. Dan dia (Lembaga/Media,red) konsisten harus memberikan gaji kepada karyawannya. Apa salah yang seperti itu? Ada beberapa kelompok yang mencoba memutar balikkan fakta, tapi kami tidak menanggapi itu, karena nanti akan membuat polemik tidak ada ujungnya, hanya ada adu abab (adu mulut,red), buat apa tidak mencerdaskan Bangsa”, tegasnya.(red)

 

(Visited 15 times, 1 visits today)

Photo Gallery

© 2013 BeritaTrans9.com All rights reserved