PEMERINTAH WUJUDKAN SIDOARJO BEBAS KORUPSI, BUPATI MINTA KEPALA OPD TANDA TANGANI KOMITMEN ZONA INTEGRITAS

sid 2

 

 

 

 

 

 

Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah, SH, M.Hum menandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kabupaten Sidoarjo.

SIDOARJO, BERITA TRANS9 - Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah, SH, M.Hum menandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa,

Penandatanganan yang disaksikan oleh Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPK-P) dan Perwakilan Inspektur Provinsi Jawa Timur (Jatim) itu sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mewujudkan Kabupaten Sidoarjo sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah mengatakan bahwa tahun ini ada 3 unit kerja yang dijadikan pilot project yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo, Dinas Penanaman Modal & PTSP dan Kecamatan Sukodono.

“Tujuan dari pembangunan zona integritas adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,” katanya.

Sehingga komitmen untuk membangun zona integritas harus diikuti oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada dilingkungan Pemkab Sidoarjo.

Dijelaskan oleh H. Saiful Ilah bahwa point-point penting dalam perjanjian kinerja tersebut, diantaranya adalah perlunya menyusun perjanjian kinerja yang merupakan janji-janji Kepala OPD dalam mendukung visi-misi Bupati Sidoarjo.

“Perjanjian kinerja OPD hanya ada satu yaitu antara Kepala OPD dengan Bupati, tidak ada perjanjian kinerja antara Kepala OPD dengan yang lainnya. Kecuali dengan pejabat struktural dibawahnya,” jelasnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Sidoarjo itu menginginkan bahwa tahun ini dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) mendapatkan nilai kategori A, untuk itu seluruh Kepala OPD harus paham implementasi SAKIP.

“Apabila saya minta memaparkan pelaksanaan SAKIP, Kepala OPD harus mampu menguasai materi kinerja OPD nya dan tidak perlu cari-cari berkas,” ucapnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sidoarjo Joko Sartono mengungkapkan bahwa ada 2 agenda yang dilaksanakan pada kegiatan tersebut, yaitu pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design reformasi birokrasi yang menyebutkan bahwa ada 3 hal utama yang menjadi prioritas program reformasi birokrasi.

“Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik,” ungkapnya.

Sedangkan agenda yang kedua adalah pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Permenpan) nomor 53 tahun 2014, yaitu setiap kepala perangkat daerah wajib menyusun perjanjian kinerja, maka akan diserahkan secara langsung, perjanjian kinerja para pimpinan perangkat daerah oleh Bupati Sidoarjo.

“Hal ini dalam rangka mewujudkan peningkatan akuntabilitas dilingkungan Pemkab Sidoarjo,” pungkasnya. (adi.s)

(Visited 68 times, 1 visits today)

Photo Gallery

© 2013 BeritaTrans9.com All rights reserved